Buruh Migran Unjuk rasa KJRI

Beaya Pelatihan Mestinya Ditanggung Negara

Hongkong merupakan salah satu negara tujuan favorit buruh migrant Indonesia (BMI)) yang berjuang untuk menjadi pahlawan keluarga dan negara. Saat ini tercatat sekitar 124.000 BMI yang bekerja di Hongkong, dengan komposisi 99.9 persen perempuan dan 0.01 persen laki laki. Jumlah ini meningkat secara signifikan sejak 10 tahun terakhir.

Meski pemerintah kerap gembar-gembor memudahkan pelayanan dan perlindungan pada BMI, namun masih saja ditemui sejumlah persoalan. Di antara sejumlah persoalan buruh migrant di Hongkong adalah kasus underpayment (gaji dibawah standar) dan cost structure (tingginya biaya penempatan BMI ke Hongkong yang dibebankan pada para BMI dengan cara dipotong gaji selama 7bulan.
Dua persoalan yang sangat merugikan buruh migran itu, Minggu (8/3) lalu kembali disorot para aktivis buruh. Ratusan BMI mendatangi Kantor Konsulat Jendral Republik Indonesia(KJRI) di Causeway bay, Hongkong. Mereka terbagi dalam dua tahap, aksi pertama pada jam 12 siang digelar ATKI dan PILAR. Disusul berikutnya gabungan IMWU dan KOTKIHO.

Aksi yang bersamaan dengan Peringatan International Women’s Day yang jatuh pada tanggal 8 Maret, para aktivis menuntut pencabutan Undang Undang No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri ( PPTKILN). Selain itu mereka juga menuntut perbaikan layanan KJRI, serta Kontrak Mandiri.

Menurut Ketua ATKI, Eni Lestari, aksi yang mereka lakukan untuk menuntut agar biaya penempatan BMI di Hongkong hanya sebesar satu kali, potongan gaji sebulan dan biaya pelatihan di penampungan ditanggung oleh negara.
Sementara Ketua IMWU, Sringatin menjelaskan, aksi yang dilakukan untuk mendesak agar pemerintah merealisasikan janjinya memangkas biaya penempatan menjadi Rp 9 juta. Sebelumnya melalui Surat Keputusan Dirjen Pembinaan dan Penempatan (Binapenta) No.KEP 653/2004 disebutkan bahwa biaya penempatan BMI di Hongkong sebesar Rp. 9.132.000, namun dalam prakteknya SK ini tidak pernah terealisasikan.
Sayangnya aksi buruh migran ini tidak mendapat tanggapan dari staf KJRI. Bahkan kantor KJRI tutup dan tak satu pun staf KJRI yang menampakkan diri.
Seusai mendatangi Kantor KJRI, para aktifis buruh migran yang tergabung dalam ATKI,PILAR, IMWU, KOTKIHO bergabung dengan CMR dan AMBC, gabungan organisasi dari negara Filiphina, Nepal , Pakistan, Thailand dan warga lokal Hongkong. Mereka selanjutnya menggelar aksi serupa di Central Government Office (CGO), pusat pemerintahan Hongkong.

Organisasi Buruh di Hongkong

Seperti diketahui, seiring dengan munculnya sejumlah persoalan yang melilit para buruh migran, mendorong para BMI membentuk wadah perjuangan. Di Hongkong ada sejumlah organisasi buruh yang getol menyoroti kebijakan-kebijakan timpang yang kerap menimpa para BMI. Organisasi itu antara lain, Indonesia Migran Workers Union (IMWU) yang didirikan tahun 1999, Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), Koalisi Tenaga Kerja Indonesia di Hongkong (KOTKIHO), PILAR (Persatuan BMI Tolak Over Charging).
Organisasi tersebut merupakan serikat dan organisasi BMI dengan anggota terluas di Hongkong dan memiliki sejarah terpanjang dalam membangun kesadaran BMI terhadap hak hak sebagai pekerja migran. Gerakan mereka makin intensif ketika ATKI kemudian menjadi motor dalam pembentukkan Persatuan BMI tolak over charging (PILAR). Hal ini mau tidak mau membuat orang berfikir tentang keberadaan KOTKIHO, sebuah koalisi enam organisasi yang antara lain dimotori IMWU.
Dalam beberapa kali aksi, IMWU selalu bergerak bersama KOTKIHO, sementara ATKI dengan PILAR. Dan yang menarik ketika ada inisiatif ATKI dan IMWU untuk membentuk sebuah aliansi bersama yang melibatkan 36 organisasi, termasuk melibatkan organisasi seni budaya dan organisasi keagamaan. (uly/SUARA HK)