Pilpres di Hong Kong

PEMILU di Hong Kong, SBY-BOEDIONO Menang Mutlak

Pemilihan Presiden (Pilpres) secara langsung telah usai digelar serentak pada 8 Juli lalu. Sebagaimana di Indonesia, pelaksanaan Pemilu di Hong Kong juga berlangsung aman dan tertib. Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN-HK), Dicky Soerjanatamihardja, menjelaskan, dari 365 pemilih, 347 suara dinyatakan sah, dan 18 suara dinyatakan tidak sah, karena salah contreng, dan surat suara yang kembali yang tidak disertai surat pengantar.

Data dari PPLN, Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Hong Kong mencapai 98.316 suara, termasuk 2000 suara dari Macau. Sebelumnya, pihak PPLN telah melepas lebih dari 90 ribu surat suara melalui pos, dikirimkan kepada para buruh migran yang tidak bisa datang langsung ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pelaksanaan pencontrengan di Hong Kong, dimulai pagi jam 9.00 waktu setempat. Pihak KJRI menyediakan 3 TPS, bertempat di Ruang Ramayana, lantai 2 Gedung KJRI. Dari hasil perhitungan suara oleh pihak PPLN-HK, pasangan SBY-Budiono memperoleh 250 suara, disusul oleh pasangan JK-Wiranto 54 suara, dan kemudian diurutan ke tiga adalah Mega-Pro dengan 43 suara.
Migrant Care lembaga non pemerintah yang datang ke Hong Kong, guna memantau jalannya Pemilu beberapa waktu lalu, menilai pelaksanaan Pilpres di Hong Kong, terkesan sangat minim sekali. Menurut Direktur Eksekutif Migranr Care, Anis Hidayah, pihak PPLN-HK dan KJRI terlihat kurang maksimal, dalam melakukan sosialisasi dengan warga Negara Indonesia yang ada di Hong Kong, termasuk dengan buruh migrant.
“Ada beberapa faktor antara lain, kurangnya diplomasi politik dari pejabat kita yang kurang, maupun adanya pengabaian dari panitia Pemilu terhadap hak-hak buruh migrant,” ujar Anis Hidayah.
Karena pihaknya melihat sedikitnya WNI, termasuk Buruh Migran Indonesia (BMI) yang mendatangi TPS. Begitu juga dengan surat suara yang dikirim melalui pos kembali dengan tidak disertai surat pengantar. Bahkan dari para BMI yang ditemui oleh Migran Care, para BMI tersebut enggan menggunakan hak pilihnya, karena mereka (BMI), beranggapan pilih atau tidak, tetap sama saja, tidak ada yang berubah.
Pendapat sama juga disampaikan Ketua IMWU, Sringatin. “ Siapapun yang nanti jadi pemenang, dan terpilih menjadi presiden, dan presiden tersebut anti dengan buruh migran, kami akan melawan, dan kami lihat 3 pasangan calon presiden pun, selama berkampanye tidak pernah mengangkat dan menyinggung kepentingan buruh migran. Mereka hanya janji, buktinya tidak ada. Buruh migran sudah dianggap barang dagangan. SBY dengan kebijakannya menggenjot mengekspor warga nya sendiri
1-2 juta pertahun,” ujarnya.
Sringatin juga menyoroti keberadaan Terminal Khusus Pendataan TKI, (Terminal Tiga), yang sama sekali di dalamnya tidak ada perlindungan terhadap buruh migrant. Terminal itu hanya sebagai sarang pemerasan, dan momok yang sangat menakutkan bagi warganya (BMI) yang ingin pulang ke kampung. (uly)